Perjalanan Politik Militer di
Indonesia (1945-1959)
Sangat menarik jika kita menelaah bagaimana kancah militer
dalam perpolitikan Indonesia. Hal ini tentu didasaribeberapa alasan kuat,
terutama karena militer Indonesia lahir bukan sebagai sesuatu yang instan. Akan
tetapi melalui beberapa proses. Proses tersebut menyangkut kondisi dalam
negeri. Fase yang pertama adalah militer pada masa 1945-1949. Pada fase
tersebut militer hidup dalam suasana negara Indonesia yang tengah
mempertahankan kemerdekaannya.
Fase yang kedua adalah pada masa demokrasi liberal dengan
sistem pemerintahan parlementer antara tahun 1950-1959. Pada fase ini
bangsa Indonesia mengalami cobaan yang berat, karena setelah mendapat pengakuan
dari Belanda, indosesia menghadapi tantangan baru yaitu menjalankan pemerintahana
secara mandiri. Hal ini menjadi berat karena Belanda sebenarnya tak pernah
melatih secra khusus bangsa Indonesia untuk menjalankan pemerintahan.
Pada setiap fase di atas, militer berkembang dan meletakkan
dasarnya khususnya dalam perpolitikan Indonesia. Untuk lebih jelasnya, akan
dijelaskan melalui beberapa uraian dibawah ini.
- Militer pada masa 1945-1950
Militer Indonesia memiliki keunikan dibandingkan dengan
militer di negara lain, militer Indonesia membentuk dirinya sendiri melalui
perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan Belanda ataupun Jepang. Perjuangan
mendapatkan kemerdekaan membuatnya melakukan kegiatan kesemestaan, tidak hanya
bertempur secara fisik akan tetapi terlibat dalam penyusunan strategi pendirian
bangsa Indonesia. Keunikan inilah menjadikan peranan militer Indonesia menjadi
tidak biasa. Penggalan sejarah kemerdekaan menjadi legitimasi menjadikan
militer tidak hanya menjadi instrumen pertahanan bangsa dari gangguan kekuatan
luar, akan tetapi menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusn politik
Indonesia.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, militer Indonesia
tidak dibentuk dengan instan. Militer di Indonesia dibentuk dari embrio yang
telah ada, antara lain Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA), tentara
Hindia Belanda (KNIL) serta badan-badan perjuangan (laskar). Pada masa ini
terjadi kekacauan dimana-mana. Belanda datang untuk mengambil kemerdekaan
Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Kedatangan belanda ditandai
dengan mendaratnya Inggris bersama tentara Belanda di Sabang, Aceh pada
tanggal 23 agustus 1945. Lalu, Tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di
Jakarta, dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu.
Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil
Administration – pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr.
Hubertus J van Mook.
Kedatangan NICA tersebut mengawali perjuangan Indonesia
dalam mempertahankan kemerdekaannya. Selanjutnya, yang paling dekat dengan
pembahasan ini adalah keterlibatan Militer dalam mempertahankan kemerdekaan
ini. Yang disebut suhartono sebgaai periode Aksi. Sebuah periode yang sangat
menonjolkan peran militer sebagai pihak yang berjasa dalam mempertahankan
kemerdekaan.
Salah satu dari peran militer ini adalah ketika belanda
melancarkan agresi, baik agresi yang pertama maupun yang kedua. Menghadapi
agresi ini, militer Indonesia mengembangkan “Sistem Wehrkreise” yang
pada intinya membagi daerah pertempuran dalam lingkaran-lingkaran (kreise) yang
memungkinkan satuan-satuan militer secara mandiri mempertahankan (wehr)
lingkaran pertahanannya.
Kemandirian pertahanan melingkar ini dilakukan dengan
melakukan mobilisasi kekuatan rakyat dan sumber daya yang berada di lingkaran
pertahanan tertentu. Sistem Wehrkreise ini kemudian dilengkapi dengan
dalil-dalil perang gerilya sebagai bentuk operasional taktik militer di medan
pertempuran. Sistem ini pertama kali digunakan oleh Divisi I/Siliwangi di Jawa
Barat yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution dan Divisi II/Sunan Gunung Jati
di Jawa Tengah yang dipimpin Kolonel Gatot Subroto. Konsepsi baru ini diadopsi
oleh Panglima TNI Jenderal Sudirman melalui Perintah Siasat No.1. Perintah
siasat ini menginstruktikan pembentukan kantong-kantong di setiap distrik militer
yang diselenggarakan oleh suatu Wehrkrise sehingga seluruh pulau akan
menjadi suatu medan perang gerilya yang besar.
Dengan sistem ini, membuat sipil dan militer cukup dekat
waktu itu. Dan selanjutnya, hubungan mesra itu berlanjut. Sampai pada ketika
terjadi serangan agresi belanda II ke yogyakarta. Sebelum serangan militer
belanda, Soekarno pernah berpidato bahwa jika Belanda ngotot menggunakan
kekuatan militernya, dia sendiri yang akan memimpin perang grilya.
Namun, ketika serangan itu tiba, Soekarno dan pemimpin
republik merencanakan tetap tinggal. Artinya menyerah kepada Belanda. Reaksi
kalangan militer tentu kecewa, terutama bagi kalangan perwira yang tahu bahwa
Soekarno sebelumnya bersedia untuk bergrilya. Peristiwa ini menurut Ulf
Sundhaussen merupakan awal rusaknya hubungan sipil-militer dalam perpolitikan
Indonesia.
Kejadian-kejadian di atas lah yang memperkuat legitimasi
atas keterlibatan militer dalam perpolitikan di Indonesia.
